Dampak Ekonomi dan Permasalahan Sistemik dalam Aksi Mogok Pengemudi Ojek Online
Pada tanggal 20 Mei 2025, pengemudi ojek online (ojol) di berbagai kota besar melakukan aksi mogok nasional dengan mematikan aplikasi selama 24 jam. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap sistem kerja yang dianggap tidak adil serta tuntutan perbaikan kesejahteraan para mitra pengemudi. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada para pengemudi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas.
Dampak Ekonomi dari Aksi Mogok Ojol
Kerugian ekonomi akibat aksi mogok ojol terasa cukup besar, khususnya di kota Jakarta yang menjadi pusat layanan transportasi online. Perkiraan kerugian transaksi dalam satu hari mogok mencapai angka hampir Rp400 miliar. Selain itu, terdapat potensi kerugian dari pengeluaran konsumen yang berkurang hingga sekitar Rp158 miliar akibat tidak tersedianya layanan transportasi online.
Kerugian ini tidak hanya dirasakan oleh perusahaan aplikator, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta para pemilik warung makan dan bisnis lainnya yang bergantung pada keberadaan ojol sebagai penunjang distribusi dan mobilitas pelanggan. Secara makro, kota besar sangat bergantung pada efisiensi logistik mikro yang sebagian besar ditopang oleh jasa ojol. Ketika layanan tersebut berhenti beroperasi, seluruh rantai mobilitas dan distribusi barang serta jasa menjadi terhambat.
Akar Permasalahan: Ketimpangan dalam Sistem Kerja
Di balik aksi mogok ini terdapat masalah mendasar terkait sistem kerja ojol yang selama ini kurang memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada mitra pengemudi. Para pengemudi merasa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan karena harus menerima potongan komisi yang relatif besar, yang dapat mencapai 20 persen dari pendapatan mereka.
Selain itu, insentif yang biasanya menjadi tambahan penghasilan kini semakin berkurang dan sulit diperoleh. Para pengemudi juga mengalami keterbatasan dalam bernegosiasi terhadap aturan kerja karena mereka dianggap sebagai mitra, bukan sebagai pekerja tetap. Hal ini menyebabkan mereka tidak memperoleh perlindungan hukum dan jaminan sosial layaknya pekerja formal, termasuk hak atas upah minimum dan perlindungan ketenagakerjaan.
Sistem aplikasi yang dikendalikan oleh aplikator memegang kendali penuh atas algoritma, tarif, distribusi order, insentif, dan sistem penalti. Posisi pengemudi yang tidak memiliki kendali atas aspek-aspek tersebut membuat mereka rentan secara ekonomi dan juga secara hukum.
Tuntutan Perubahan Sistemik
Dalam aksi mogok tersebut, pengemudi ojol menyampaikan sejumlah tuntutan yang sangat relevan. Salah satunya adalah pengurangan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 10 persen, dari angka saat ini yang mencapai 20 persen. Penurunan potongan ini diharapkan dapat meningkatkan penghasilan bersih para pengemudi.
Selain itu, mereka mengusulkan agar pemerintah daerah mengembangkan dan mengelola sendiri platform transportasi online. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil, serta mengurangi dominasi perusahaan swasta besar dalam industri ini.
Para pengemudi juga mengusulkan penerapan sistem ko-regulasi, yakni kebijakan yang dirumuskan secara bersama antara pemerintah, aplikator, pengemudi, dan lembaga konsumen. Forum seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) diharapkan menjadi wadah rutin untuk mendiskusikan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul, sehingga keputusan yang diambil lebih mencerminkan kepentingan semua pihak.
Peran Pemerintah dan Harapan Masa Depan
Aksi mogok ini menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi industri transportasi online. Pemerintah tidak hanya diharapkan sebagai regulator pasif, tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentingan aplikator dan perlindungan terhadap pengemudi.
Jika ketimpangan ini dibiarkan berlarut-larut, risiko sosial dan ekonomi yang lebih besar dapat muncul, termasuk potensi hilangnya mata pencaharian bagi pengemudi serta gangguan terhadap kelancaran mobilitas dan distribusi barang di perkotaan.
Dengan adanya regulasi yang tepat dan sistem kerja yang adil, diharapkan industri ojol dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh pelaku ekosistem.
Aksi mogok pengemudi ojek online pada Mei 2025 merupakan refleksi dari ketidakpuasan mendalam terhadap kondisi kerja dan sistem yang berlaku selama ini. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar dan berdampak pada berbagai sektor, sehingga menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat.
Para pengemudi menuntut reformasi sistemik yang mencakup pengurangan potongan komisi, peningkatan perlindungan sosial, serta keterlibatan pemerintah dalam pengelolaan layanan transportasi online. Pendekatan ko-regulasi dianggap sebagai solusi terbaik untuk menciptakan keseimbangan kepentingan.
Perubahan yang diharapkan bukan hanya akan meningkatkan kesejahteraan pengemudi, tetapi juga memastikan keberlangsungan layanan yang efisien dan adil bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, dialog konstruktif antara semua pihak perlu terus diupayakan demi masa depan industri transportasi online yang lebih sehat dan inklusif.
