Presiden AS Donald Trump berdiri gagah di podium, tersenyum lebar sambil menyebut Indonesia sebagai “mitra dagang strategis”. Presiden Prabowo Subianto, di seberang sana, menyebut hasil negosiasi dengan Trump sebagai “pencapaian luar biasa”. Di balik kata-kata manis dan pelukan diplomatik, terselip satu pertanyaan sederhana namun mematikan: siapa sebenarnya yang menang dalam kesepakatan ini?
Dalam kesepakatan dagang terbaru, Indonesia berkomitmen membeli energi dari AS senilai Rp244 triliun, produk pertanian AS sebesar US$73,3 miliar, dan 50 unit pesawat Boeing. Sebagai gantinya, AS menurunkan tarif bea masuk ekspor barang Indonesia ke Negeri Paman Sam, dari 32% menjadi 19%. Trump menyebut ini sebagai “akses penuh” ke pasar Indonesia. Tanpa tarif. Kita? Dapat potongan tarif, tapi harus belanja duluan dalam jumlah fantastis.
Tarif ekspor memang turun. Tapi tidak gratis. Kita bayar ‘diskon’ itu dengan uang rakyat. Ini bukan skema dagang, ini paket bundling raksasa: beli energi fosil, bonusnya izin jualan sandal ke Walmart.
Padahal, Indonesia sedang berjuang keras untuk keluar dari belenggu ketergantungan energi impor. Defisit neraca migas sudah seperti lubang hitam fiskal. APBN 2026 bahkan diprediksi masih akan megap-megap meski sudah menyiapkan Rp203,4 triliun hanya untuk subsidi energi. Dan kini, kita berkomitmen menambah belanja energi dari luar negeri, saat seluruh dunia justru berlomba-lomba meninggalkannya.
Di atas kertas, penurunan tarif dari 32% ke 19% bisa disebut progres. Tapi mari bicara jujur: 19% tetap tarif tinggi. Negara seperti Vietnam, Filipina, bahkan Thailand bisa mengekspor ke AS dengan beban tarif jauh lebih rendah. Kita? Sudah menggelontorkan ratusan triliun, masih juga dicekik tarif dua digit.
Ini bukan simbiosis mutualisme. Ini relasi ekonomi di mana Amerika mengekspor surplusnya, dan Indonesia mengimpor masalahnya.
Energi fosil mereka? Kita beli. Produk pertanian mereka yang overstock karena subsidi domestik? Kita serap. Boeing yang tertinggal oleh Airbus dan sedang mencari pasar? Kita borong.
Sementara itu, ekspor kita tetap harus bersaing keras, dengan tarif yang belum tentu kompetitif, dan tanpa jaminan perlindungan teknologi, kerja sama manufaktur, atau diversifikasi pasar yang sesungguhnya strategis.
Trump menyebut kesepakatan ini sebagai “deal yang sangat fair untuk kedua belah pihak”. Tapi dalam terminologi pasar, ini seperti kita membeli 3 mobil bekas Amerika, dan sebagai kompensasi, kita diizinkan memarkir sepeda di garasi mereka; tentu setelah membayar biaya parkir bulanan.
Yang lebih menyedihkan, bukan hanya angka-angka itu. Tapi betapa kesepakatan timpang ini dibungkus sebagai narasi kemenangan. Disulap menjadi prestasi diplomasi. Disebut sebagai keberhasilan negosiasi luar biasa. Luar biasa, iya! Karena luar biasa banyak yang dikorbankan, luar biasa mahal harga ‘akses’ yang kita bayar.
Apakah ini strategi? Atau sekadar pembenaran politik agar dunia mengira kita ikut menulis aturan dagang global, padahal sebenarnya kita hanya menandatangani nota pesanan.
Dalam dunia yang makin kompetitif, dagang bukan hanya soal angka. Ini soal martabat, posisi tawar, dan keberanian mengatakan: kami bukan pasar pasif yang bisa dibuka semaumu, tapi mitra yang tahu apa yang layak kami beli, dan apa yang layak kami tolak.
Indonesia tidak butuh sekadar diskon tarif. Kita butuh keberanian menetapkan batas: mana kebutuhan, mana jebakan. Mana investasi, mana pelarian stok dari negara adidaya yang sedang kelebihan produksi tapi tak tahu harus menjual ke mana.
Sayangnya, keberanian itu belum terlihat. Yang terlihat justru kerelaan luar biasa untuk belanja, lalu menyebutnya sebagai prestasi.
Kalau ini disebut kemenangan, maka kita sedang merayakan kekalahan dengan perjamuan yang dibiayai dari kantong sendiri.
