Kita sering dengar istilah “ekonomi kita sedang tumbuh”. Tapi siapa sebenarnya yang tumbuh? Siapa yang ikut naik, dan siapa yang tertinggal?
Ekonomi sering dibungkus dalam bahasa yang tampak netral: pertumbuhan, investasi, efisiensi, pasar bebas, dan sebagainya. Tapi kalau kita kulik lebih dalam, sejarah ekonomi adalah sejarah tentang siapa yang memegang kuasa atas sumber daya—dan siapa yang cuma jadi penonton.
Dari Adam Smith sampai E-Commerce
Dulu Adam Smith bicara tentang pasar bebas sebagai arena di mana semua orang punya peluang. Tapi pasar bebas itu idealnya seperti pertandingan sepak bola: ada aturan, ada wasit, semua pemain pakai sepatu, dan gawangnya sama besar.
Sayangnya, dunia nyata lebih mirip pertandingan di mana satu tim pakai sepatu emas dan pelatih luar negeri, sementara tim satunya main nyeker di lapangan becek. Tetap dibilang “fair play”.
Di era digital, katanya semua bisa jualan. Tapi coba lihat siapa yang punya modal untuk iklan, gudang, algoritma, dan jalur logistik. Lagi-lagi, pasar hanya “bebas” bagi mereka yang sudah menang duluan.
Keynes dan Negara yang (Kadang) Peduli
Keynes pernah bilang: saat ekonomi lesu, negara harus turun tangan. Tapi turun tangannya ke mana? Ke rakyat kecil, atau ke korporasi besar?
Saat pandemi, banyak UMKM tutup karena tak kuat bayar sewa. Tapi bank-bank besar justru untung besar dari bunga utang. Ironi sekali: saat ekonomi sekarat, yang diselamatkan duluan adalah yang sudah paling kuat. Rakyat diminta “bertahan bersama”, tapi yang dapat subsidi duluan adalah industri besar.
Neoliberalisme: Janji yang Tak Tuntas
Sejak 1980-an, dunia didikte oleh neoliberalisme: privatisasi, efisiensi, investasi asing. Pemerintah disuruh mundur, pasar disuruh maju.
Tapi efeknya? Pendidikan jadi mahal. Kesehatan jadi bisnis. Listrik, air, BBM—semuanya dikomersialisasi. Rakyat kecil disuruh jadi “konsumen yang rasional”, padahal gaji pas-pasan dan lapangan kerja makin sempit.
Kita disuruh percaya bahwa “trickle-down effect” (rejeki bakal menetes ke bawah). Tapi yang sering terjadi: yang di atas makin kenyang, yang di bawah terus menunggu tetesan yang tak pernah datang.
Ekonomi Bukan Soal Angka, Tapi Kuasa
Ketimpangan hari ini bukan sekadar kesenjangan pendapatan. Tapi kesenjangan kuasa: siapa yang bisa menentukan arah kebijakan, siapa yang punya akses ke informasi, siapa yang bisa mengatur harga, siapa yang bisa mempengaruhi undang-undang.
Ekonomi bukan soal netralitas, tapi soal kepentingan: siapa yang menulis aturan main, siapa yang menafsirkan data, dan siapa yang disuruh “bersabar” setiap kali krisis datang.
Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Pertama, berhenti menganggap ekonomi sebagai sesuatu yang teknokratis dan tak bisa dipertanyakan. Kita berhak bertanya: kenapa subsidi BBM dipotong tapi insentif mobil listrik diguyur? Siapa yang sebenarnya menikmati pertumbuhan ekonomi?
Kedua, kita perlu menggeser cara berpikir: dari mengejar pertumbuhan angka, ke mengejar keadilan sosial. Ekonomi seharusnya tidak hanya efisien, tapi juga adil. Tidak hanya produktif, tapi juga manusiawi.
Dan yang paling penting: sadar bahwa ekonomi adalah ranah politik. Kalau kita diam, yang bersuara adalah mereka yang punya uang.
Kalau ekonomi adalah cerita tentang siapa yang makan lebih dulu dan siapa yang diminta sabar, maka sudah saatnya kita buka suara—bukan untuk mengeluh, tapi untuk mengubah.
