Presiden Prabowo harus menyampaikan pidato kebangsaan yang menekankan pentingnya keberpihakan lembaga negara, termasuk kepolisian dan TNI, agar bersikap netral dan adil dalam pelaksanaan Pilkada.
-
Pentingnya Netralitas Lembaga Negara: Bahwa semua lembaga yang berada di bawah kewenangan Presiden, seperti kepolisian dan TNI, harus bersikap netral dalam Pilkada. Mereka diharapkan untuk tidak berpihak kepada calon tertentu dan menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip keadilan.
-
Pernyataan Presiden: Diharapkan Prabowo dapat mengingatkan semua lembaga untuk bertindak netral dan tidak mengkapitalisasi posisinya sebagai presiden untuk kepentingan elektoral. Ia harus menegaskan bahwa sebagai Presiden Republik Indonesia, ia harus melayani seluruh rakyat, bukan hanya kepentingan partai politik tertentu.
-
Risiko Dukungan Partai: Ada kekhawatiran bahwa jika Prabowo menunjukkan dukungan kepada calon tertentu, hal ini dapat mengurangi legitimasi calon yang tidak didukungnya. Ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.
-
Tantangan Netralitas: Ada kekhawatiran bahwa jika lembaga-lembaga seperti kepolisian tidak bersikap netral, masyarakat akan meminta TNI untuk lebih terlibat dalam urusan sipil, yang bertentangan dengan amanat reformasi. Ini mencerminkan kegagalan dalam menjaga netralitas yang diharapkan dari lembaga negara.
-
Saran untuk Masa Depan: Harusnya Presiden tidak menjabat posisi lain di luar jabatannya sebagai presiden, untuk menjaga integritas dan netralitas dalam menjalankan tugasnya.
Ini adalah keprihatinan yang mendalam tentang kondisi politik saat ini dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga netralitas lembaga negara, karena pentingnya peran kepemimpinan yang adil dan tidak berpihak dalam proses demokrasi di Indonesia.
