Raja Ampat: Surganya Tuhan, Proyeknya Manusia
Raja Ampat. Ah, Raja Ampat. Tanah surgawi yang konon diciptakan Tuhan saat sedang tidak buru-buru, bahkan mungkin kalau dibayangkan dengan akal pendek kita, seperti sambil menyeduh kopi nikmat dan mendengarkan murotal dari siaran langsung Masjidil Haram.
Kini, surga itu disulap jadi latar belakang kisah tragikomedi nasional kita yang paling mutakhir: eksplorasi tambang nikel. Di negeri yang katanya cinta mati pada alam, logika semacam ini adalah hal yang, ya, lumrah. Bukankah kita memang jago mengembangkan kekayaan alam, sampai tak bersisa, seperti lemari es yang mendadak kosong setelah pesta?
Dalam episode teranyar dari serial hits “Pembangunan Berkelanjutan Versi Kita-Kita”, beberapa perusahaan (yang katanya sangat legal tapi entah bagaimana “nggak sengaja” kesasar masuk kawasan geopark yang dilindungi) kedapatan menebang hutan, merusak ekosistem, dan mungkin membuat ikan-ikan di sana terkena serangan panik massal. Mereka yang selama ini hidup damai, mendadak harus menerima kenyataan bahwa rumah mereka sebentar lagi jadi zona industri masa depan.
Selamat datang di realitas, para ikan!
Tentu saja pemerintah, yang sangat responsif setelah gemuruh netizen mengguncang jagat maya dan trending di semua lini massa, langsung turun tangan. Menteri Bahlil, pahlawan kita dalam narasi ini, dengan gagah berani mencabut izin empat perusahaan. Netizen pun bergemuruh: “Hidup demokrasi!” sambil tetap asyik scrolling TikTok, sesekali lupa bahwa ini baru langkah korektif atas izin yang sebelumnya juga dikeluarkan. Ya, oleh pemerintah sendiri. Semacam menambal kebocoran pipa setelah airnya banjir satu rumah.
Nikel: Logam Mulia, Logika yang Menggilakan
Nikelnya sendiri sih untuk masa depan. Katanya buat baterai mobil listrik biar bumi makin “hijau”, makin “bersih”, dan kita semua bisa merasa jadi pahlawan lingkungan tanpa perlu berkeringat. Ironis? Tentu saja! Demi menyelamatkan dunia dari polusi, mari kita hancurkan salah satu surga dunia dulu. Begitulah cara kita menyelamatkan planet: dengan menggali lebih dalam lubang krisis yang sudah ada, seolah kita memperbaiki rem mobil dengan menekan gas.
Lalu kita diberi kuliah umum soal hilirisasi. Karena katanya, tambang tanpa hilirisasi itu seperti minum kopi tanpa gula: pahit, hampa, dan yang paling parah, tidak nasionalis. Jadi, mari gali, proses, ekspor, bangun smelter raksasa, yang konon ramah lingkungan tapi asapnya entah ke mana dan, tinggal cari hutan baru lagi buat digusur.
Mungkin planet ini punya cadangan hutan tak terbatas di bawah tanah, siapa tahu?
Regulasi: Jangan Tanya Siapa yang Berwenang, Semua Mau Ikut Campur (dan Cuci Tangan)
Tentu, jangan lupakan pertunjukan favorit kita: birokrasi silang sengkarut. Ada izin dari kementerian A, dibantah oleh kementerian B, ditegaskan oleh lembaga C, tapi semuanya saling ngaku paling benar, seperti anak kecil berebut mainan. Hasilnya? Perusahaan bisa jalan dulu, bebas merdeka. Kalau sudah ribut dan viral, baru semua geleng-geleng bareng, seperti koor keroncong birokratis yang mendadak amnesia kolektif.
Papua: Surga Kaya yang Terlalu Sering Dijadikan Proyek (dan Objek Debat)
Dalam banyak narasi, orang Papua dijadikan simbol keharmonisan manusia dan alam. Mereka adalah penjaga kearifan lokal, pelestari budaya. Tapi dalam kenyataan, suara mereka kerap disenyapkan oleh dokumen berkop pemerintah dan sepatu proyek yang bergemuruh. Lalu kita ribut di medsos: “Kita harus dengar suara masyarakat adat!” sambil tetap asyik pakai produk hasil tambang, mungkin bahkan HP kita mengandung jejak-jejak Raja Ampat.
Yang menyedihkan adalah saat publik kota merasa lebih tahu daripada masyarakat lokal. Mereka berdemonstrasi atas nama Papua, dengan spanduk dan orasi yang membara, sementara orang Papua sendiri tak diberi panggung bicara, apalagi mikrofon yang berfungsi. Suara mereka terkadang hanyalah background noise dari narasi besar yang dibangun oleh orang lain.
Politik: Di Balik Pepohonan, Ada Sinyal Elektabilitas yang Bersinar Terang
Jangan lupakan bumbu utama yang paling gurih: politik. Di negeri ini, bahkan deforestasi pun bisa jadi ladang kampanye yang subur. Ada yang bilang mencabut izin itu langkah heroik, pahlawan lingkungan sejati. Ada pula yang bilang itu pencitraan murahan, sekadar cari muka. Yang jelas, rimba debat lebih lebat dari hutan yang sedang ditebang. Semua pihak saling berkoar: “Kami cinta lingkungan!”
Selama tidak bertabrakan dengan kepentingan ekonomi pemodal utama yang menyokong kampanye.
Selamat Datang di Era Tambang Emosional (dan Absurd)
Kita hidup di zaman di mana emisi karbon dibahas sambil menyulut emosi netizen yang berapi-api. Di mana tambang bisa disebut berkelanjutan hanya karena ada CSR yang bangun musala di pinggir danau bekas galian, seolah itu menutupi lubang raksasa yang tercipta. Di mana kehancuran ekologis bisa disulap jadi narasi nasionalisme asalkan dibalut kata “pembangunan”, “kemajuan”, dan “demi kesejahteraan rakyat” (rakyat yang mana, itu detail kecil).
Akhir kata, selamat kepada kita semua: rakyat yang kritis tapi mudah lupa, pemerintah yang responsif tapi sering terlambat, korporasi yang inovatif dalam mencari celah, dan hutan-hutan yang kini tinggal dalam memori satelit Google Earth, yang mungkin akan jadi screensaver di masa depan.
Sebab di Indonesia, setiap pohon tumbang adalah kesempatan emas tumbuhnya pidato-pidato yang biasanya lebih tinggi dan lebih tebal dari pohon aslinya.
