Kalimat yang sering dikutip dari Sri Mulyani berbunyi, “Integrity is doing the right thing, even when no one is watching.” Bagi dirinya, integritas bukanlah konsep abstrak, melainkan prinsip hidup yang menuntun setiap keputusan. Dari masa kecil hingga puncak karier internasional, Sri Mulyani menjadikan integritas sebagai pedoman utama. Perjalanan panjangnya sebagai akademisi, teknokrat, dan menteri keuangan memberi gambaran bagaimana integritas bekerja dalam praktik, di tengah pusaran politik, krisis ekonomi, dan gelombang populisme.
Sri Mulyani Indrawati lahir pada 26 Agustus 1962 di Tanjung Karang, Lampung. Ia berasal dari keluarga yang sederhana secara ekonomi, tetapi kaya akan modal intelektual. Ayahnya seorang dosen, sementara ibunya guru sekolah menengah. Nilai yang paling ditekankan orang tuanya adalah kejujuran, disiplin, dan pentingnya pendidikan.
Pendidikan formal ditempuh di Universitas Indonesia (UI), Fakultas Ekonomi. Di kampus ini, ia dikenal sebagai mahasiswa yang teliti, tekun, dan berani berdebat atas dasar data. Gelar sarjana diperoleh pada 1986. Tidak berhenti di situ, ia melanjutkan studi hingga meraih gelar doktor ekonomi dari University of Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat, pada 1992. Selama menempuh pendidikan di luar negeri, ia memperkuat reputasi akademiknya sekaligus membangun jejaring internasional yang kelak berguna dalam karier global.
Kembali ke tanah air, ia mengabdikan diri sebagai dosen dan peneliti di Fakultas Ekonomi UI. Karya ilmiahnya banyak membahas isu makroekonomi, pembangunan, dan kebijakan fiskal. Reputasi akademiknya membuatnya dilibatkan dalam berbagai penelitian dan forum kebijakan, baik nasional maupun internasional.
Karier politik Sri Mulyani bermula ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuknya sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada 2004. Setahun kemudian, ia dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Menteri Keuangan. Penunjukan ini menandai babak baru, karena untuk pertama kalinya seorang akademisi perempuan menduduki posisi kunci dalam kabinet ekonomi Indonesia.
Salah satu langkah paling monumental adalah percepatan pelunasan utang Indonesia kepada International Monetary Fund (IMF). Utang yang seharusnya dilunasi pada 2010 berhasil dibayar tuntas pada 2006. Keputusan ini bukan hanya soal neraca keuangan negara, melainkan simbol psikologis bahwa Indonesia berhasil keluar dari bayang-bayang krisis 1998.
Di Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menjalankan reformasi birokrasi. Ia menaikkan gaji pegawai negeri di lingkungan kementerian sebagai kompensasi atas pengetatan pengawasan. Tujuannya jelas: mempersempit ruang gerak praktik korupsi dan meningkatkan kinerja aparatur. Reformasi ini membuat Kementerian Keuangan menjadi salah satu institusi paling terdepan dalam perubahan birokrasi di Indonesia.
Namun, kebijakan keras sering kali menimbulkan perlawanan. Kasus Bank Century yang mencuat pada 2008 menjadi titik balik. Keputusan penyelamatan bank tersebut dijadikan amunisi politik oleh lawan-lawan SBY. Sri Mulyani yang terlibat dalam pengambilan keputusan menjadi sasaran tuduhan. Walaupun ia berpegang pada argumen bahwa kebijakan itu diperlukan untuk mencegah krisis sistemik, tekanan politik semakin kuat.
Tahun 2010, Sri Mulyani menerima tawaran sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Posisinya di lembaga keuangan internasional itu menjadikannya salah satu tokoh Indonesia dengan pengaruh global. Tugasnya mencakup pengawasan program pembangunan di berbagai negara, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan kebijakan ekonomi makro.
Keputusan ini dipandang beragam. Sebagian kalangan menilainya sebagai bentuk pelarian dari konflik politik dalam negeri. Namun, banyak pula yang menganggapnya bukti integritas: ia memilih mundur daripada dijadikan pion dalam permainan politik. Selama enam tahun di Bank Dunia, ia memperkuat reputasi Indonesia di panggung global.
Pengalaman internasional ini membekali Sri Mulyani dengan perspektif lebih luas tentang tata kelola ekonomi. Ia menyaksikan langsung bagaimana negara-negara lain berjuang membangun institusi fiskal yang kuat. Perspektif ini menjadi modal berharga ketika ia kembali ke Indonesia.
Pada 2016, Presiden Joko Widodo memanggil Sri Mulyani kembali untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, karena ia meninggalkan posisi prestisius dengan pendapatan besar di Bank Dunia. Namun, pilihannya menunjukkan komitmen pada pengabdian bagi negeri.
Di era Jokowi, tantangan yang dihadapi lebih kompleks. Di satu sisi, pemerintah gencar membangun infrastruktur besar-besaran, mulai dari jalan tol, kereta cepat, hingga Ibu Kota Negara (IKN). Di sisi lain, kondisi fiskal menuntut kehati-hatian. Sri Mulyani harus menjadi “penjaga gerbang” agar kebijakan pembangunan tidak merusak stabilitas anggaran.
Pandemi Covid-19 menjadi ujian terbesar. Krisis kesehatan itu sekaligus memukul perekonomian global. APBN dipaksa menjadi instrumen utama penanggulangan, dengan realokasi anggaran besar-besaran untuk kesehatan, bantuan sosial, dan pemulihan ekonomi. Kebijakan ini melahirkan defisit yang signifikan, tetapi relatif terkendali dibanding banyak negara lain. Peran Sri Mulyani sangat vital dalam memastikan bahwa krisis tidak berkembang menjadi bencana fiskal.
Warisan paling menonjol dari kepemimpinan Sri Mulyani adalah Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang diluncurkan pada 2010 ketika ia menjabat Menteri Keuangan di era SBY. LPDP dibiayai oleh dana abadi pendidikan yang bersumber dari APBN. Hingga 2024, puluhan ribu penerima beasiswa telah dikirim ke berbagai universitas bergengsi di seluruh dunia.
Program ini menjadi bukti nyata orientasi jangka panjang Sri Mulyani. Jika proyek infrastruktur menghasilkan jalan atau gedung, LPDP menghasilkan manusia dengan kapasitas baru. Para alumni LPDP berkontribusi di bidang pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, bahkan birokrasi. Dengan demikian, dampaknya lebih berkelanjutan daripada kebijakan populis jangka pendek.
Dalam lanskap politik Indonesia, istilah “Jokowisme” kerap diartikan sebagai gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang pragmatis, populis, dan berorientasi pada pembangunan fisik. Pencitraan pembangunan dilakukan melalui peresmian proyek infrastruktur besar. Pola ini memberi daya tarik politik, tetapi sering dipertanyakan dari sisi keberlanjutan fiskal.
Sri Mulyani menempuh jalur berbeda. Ia menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang disiplin, transparansi, dan investasi pada manusia. Bagi dirinya, pembangunan yang sesungguhnya adalah transformasi kualitas sumber daya manusia. LPDP menjadi contoh konkret. Orientasi inilah yang membuat Sri Mulyani sering berada dalam posisi dilematis: harus menjalankan kebijakan politik presiden, namun tetap menjaga prinsip fiskal.
Hubungan antara Sri Mulyani dan Jokowisme tidak bersifat ideologis. Ia bukan bagian dari mesin politik, melainkan teknokrat yang mengawal kebijakan. Perbedaannya jelas: Jokowisme mengedepankan proyek cepat dengan dampak visual, sementara Sri Mulyani menanam investasi jangka panjang yang tidak selalu terlihat.
Sepanjang kariernya, Sri Mulyani tidak luput dari kritik. Pertama, terkait kebijakan fiskal yang dianggap terlalu ketat. Sebagian pihak menilai kehati-hatian berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, kebijakan pembiayaan proyek besar di era Jokowi menimbulkan perdebatan. Sri Mulyani dianggap terjebak dalam beban politik, karena harus mencari cara menutup defisit akibat proyek yang tidak sepenuhnya menjadi pilihannya.
Selain itu, kebijakan perpajakan seperti implementasi pajak pertambahan nilai (PPN) baru, cukai, hingga digital tax juga menuai pro-kontra. Namun, bagi Sri Mulyani, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperluas basis penerimaan negara.
Kritik juga muncul pada isu prioritas anggaran. Program populis seperti makan gratis di era transisi pemerintahan Prabowo misalnya, menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan tersebut sejalan dengan visi pendidikan yang ia perjuangkan. Meski begitu, Sri Mulyani tetap menjalankan tugasnya dengan konsisten sebagai bendahara negara.
Meski menghadapi banyak tantangan, kiprah Sri Mulyani diakui di tingkat nasional dan internasional. Ia pernah dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia oleh majalah Emerging Markets (2006), dan Menteri Keuangan terbaik dunia oleh majalah Euromoney (2008). Keberhasilannya menjaga stabilitas fiskal Indonesia di tengah krisis mendapat pengakuan luas.
Di tingkat domestik, reformasi birokrasi yang ia jalankan menjadikan Kementerian Keuangan salah satu lembaga paling modern dan transparan. Program LPDP yang ia gagas menjadi instrumen nyata peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Sri Mulyani pernah berkata, “Leadership is about making tough choices, not pleasing everyone.” Kalimat ini merangkum posisinya selama hampir dua dekade di panggung kebijakan ekonomi Indonesia. Ia tidak selalu populer, sering kali menjadi sasaran politik, tetapi tetap berdiri pada prinsip integritas.
Jika Jokowisme identik dengan pencitraan pembangunan fisik, maka warisan Sri Mulyani adalah pembangunan manusia. LPDP menjadi simbol bagaimana kebijakan fiskal bisa menghasilkan generasi baru yang berpendidikan, kritis, dan siap memimpin.
Dengan demikian, hubungan Sri Mulyani dengan Jokowisme sebenarnya minim. Ia bukan bagian dari narasi populis, melainkan teknokrat yang menanam fondasi jangka panjang. Integritas yang ia pegang menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia modern.
Kutipannya tetap relevan: “The best investment of a nation is investing in its people.” Investasi pada manusia adalah warisan yang jauh lebih berharga daripada sekadar jalan, gedung, atau proyek. Itulah jejak Sri Mulyani—jejak integritas yang panjang, penuh luka, tetapi tetap tegak berdiri.
