Dalam sebuah pengungkapan yang mengejutkan, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa dugaan korupsi dalam pengelolaan timah oleh PT Timah Tbk dari tahun 2015 hingga 2022 telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp271 triliun. Kerugian tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga biaya pemulihan.
Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka terkait kasus ini, yang melibatkan pihak swasta serta pihak dari PT Timah sendiri. Di antara nama-nama yang tersangkut dalam kasus ini adalah suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis, serta Helena Lim, yang dikenal sebagai tokoh populer di Pantai Indah Kapuk.
Bambang Hero Saharjo, seorang akademisi dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB, yang juga menjadi saksi ahli dalam penyelidikan ini, menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat kasus PT Timah mencapai Rp71 triliun. Angka tersebut terdiri dari kerugian langsung maupun biaya pemulihan.
Penyidik telah menggunakan berbagai metode, termasuk pemantauan citra satelit, untuk merekonstruksi peristiwa yang terjadi selama periode 2015 hingga 2022. Mereka telah memeriksa 172 orang saksi dalam upaya mendalami kasus ini. Hingga saat ini, telah ada dua belas tersangka kasus korupsi dan satu tersangka kasus penghambatan penyidikan yang ditetapkan oleh penyidik.
Harvey Moeis, sebagai salah satu tersangka utama dalam kasus ini, menandai kompleksitas dan dampak yang luas dari dugaan korupsi dalam pengelolaan timah oleh PT Timah Tbk. Diharapkan bahwa tindakan hukum yang diambil oleh Kejaksaan Agung akan membawa keadilan bagi negara dan masyarakat yang terdampak oleh praktik korupsi ini.
Kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat belasan tersangka telah menjadi sorotan utama, mengingat potensi kerugian negara yang mencapai Rp271 triliun. Kini, Komisi 6 DPR menduga adanya keterlibatan mafia besar dalam masalah ini, yang menjadikan perkara ini semakin rumit dan kompleks.
Dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Timah Tbk dan berbagai pihak lainnya, termasuk swasta dan individu, potensi kerugian tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mengancam lingkungan. Menyikapi hal ini, Komisi 6 DPR bersiap untuk mengungkap siapa dalang di balik dugaan korupsi yang melibatkan belasan tersangka ini.
Di balik kerumitan kasus ini, terungkap adanya dugaan peran mafia besar yang terlibat dalam praktik korupsi ini. Identitas orang-orang yang terlibat dalam jaringan mafia ini akan dibahas lebih dalam dalam proses penyelidikan. Komisi 6 DPR bertekad untuk menelusuri jejak mafia besar yang diduga ikut terlibat dalam kasus ini, guna membawa mereka ke pengadilan.
Dalam kasus yang melibatkan PT Timah Tbk, dugaan korupsi telah menimbulkan kerugian besar bagi negara, baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Potensi kerugian hingga Rp271 triliun membuat kasus ini menjadi sorotan utama, dan proses pengungkapan dalang di baliknya diharapkan dapat membawa keadilan bagi negara dan masyarakat yang terdampak.
Perhitungan Ahli Lingkungan: Potensi Kerugian Lingkungan dari Kasus Korupsi PT Timah Bisa Capai Rp71,06 Triliun
Kejaksaan Agung mengungkapkan potensi kerugian lingkungan yang besar berdasarkan perhitungan ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo. Menurut Bambang, jumlah ini mencakup kerugian ekologis dan ekonomi lingkungan baik di kawasan hutan maupun non-hutan.
Dalam jumpa pers di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Senin, 19 Februari 2024 lalu, Bambang Saharjo menyampaikan bahwa berdasarkan perhitungannya, kerugian lingkungan di kawasan hutan mencapai Rp223,36 triliun. Rincian kerugian tersebut mencakup kerugian ekologis sebesar Rp157,83 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp10,28 triliun, dan biaya pemulihan sebesar Rp5,25 triliun.
Sementara itu, di kawasan non-hutan, potensi kerugian lingkungan diperkirakan mencapai Rp47,7 triliun. Rincian kerugian di kawasan non-hutan meliputi kerugian ekologis sebesar Rp25,87 triliun, kerugian ekonomi lingkungan sebesar Rp15,2 triliun, dan biaya pemulihan sebesar Rp6,63 triliun.
Dengan demikian, total potensi kerugian lingkungan akibat kasus korupsi PT Timah ini mencapai Rp71,06 triliun. Angka yang fantastis ini menyoroti dampak serius dari praktik korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan hidup.
Siapa Pelaku di Balik Kasus Korupsi PT Timah? Simak Penjelasannya!
Kasus korupsi PT Timah Tbk yang terungkap pada tahun 2018 melibatkan sejumlah pelaku utama. Mari kita bahas lebih lanjut siapa saja yang terlibat dalam kasus ini.
Kasus bermula pada tahun 2018, di mana tersangka ALW, selaku direktur operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018, bersama dengan tersangka MRPT, selaku Direktur Utama PT Timah Tbk, dan tersangka EE, selaku direktur keuangan PT Timah Tbk, menyadari ketidaksesuaian pasokan bijih timah yang dihasilkan oleh perusahaan dengan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan smelter swasta lainnya. Hal ini disebabkan oleh adanya penambangan liar yang meluas di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.
Untuk mengatasi kondisi ini, ALW, MRPT, dan EE justru menawarkan para pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal di atas harga standar yang ditetapkan oleh PT Timah Tbk, tanpa melalui proses kajian terlebih dahulu. Mereka juga setuju untuk membuat perjanjian palsu tentang kerjasama sewa-menyewa peralatan proses peleburan timah dengan para smelter, sebagai upaya untuk mengakomodasi penambangan liar tersebut.
Selanjutnya, Harvey Moeis, yang merupakan perpanjangan tangan dari PT RBT, berperan dalam menghubungi beberapa smelter, antara lain PT SIP, CV VIP, PT SPS, dan PT TIN, untuk ikut serta dalam kegiatan akomodasi penambangan liar melalui perjanjian sewa-menyewa peralatan proses peleburan timah.
Peran Harvey Moeis ini juga berkaitan dengan Helena Lim, yang merupakan manajer dari PT QSE, yang diduga memberikan bantuan dalam mengelola hasil kerja sama sewa-menyewa peralatan proses peleburan timah, sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh Harvey Moeis.
Dalam perkembangan lanjutan kasus ini, Kejaksaan Agung terus melakukan penyelidikan dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini diproses sesuai hukum yang berlaku.
Komisi 6 DPR Buka Suara Terkait Kasus Korupsi Tata Niaga Timah
Kasus korupsi Tata Niaga timah yang melibatkan PT Timah Tbk telah menjerat sekitar 16 orang sebagai tersangka. Komisi 6 DPR pun turut angkat bicara terkait skandal ini, menyoroti kemungkinan adanya peran mafia besar di balik kasus tersebut.
Anggota Komisi 6 DPR, Mufti Aimah Nurul Anam, menegaskan bahwa skandal tambang timah yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, yakni Harvey Moeis, ternyata memiliki keterkaitan dengan mafia besar yang diketahui sebagai RBT. Oleh karena itu, Mufti mendesak untuk menyelidiki semua usaha yang terafiliasi dengan Harvey Moeis, Helena Lim, dan RBT sampai tuntas.
Direktur Penyidik JamPitSus dari Kejaksaan Agung, Kuntadi, menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan para tersangka, pada hari Senin, 1 April, Robert Bonosusatya, atau biasa dikenal sebagai RBT, telah diperiksa sebagai saksi.
RBT menjalani pemeriksaan selama 13 jam tanpa memberikan banyak komentar. Dia hanya menegaskan telah menjawab semua pertanyaan penyidik dan enggan berkomentar lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dengan PT Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan yang pernah dipimpinnya.
Dari berbagai sumber, diketahui bahwa Robert Bono Susatya merupakan mantan Komisaris Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), perusahaan operator jalan tol milik pengusaha Yusuf Hamka. Dia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Jasuindo 3 Perkasa Tbk (JTPE), perusahaan yang bergerak di bidang percetakan dan dokumen keamanan.
Selain itu, nama Robert juga terseret dalam beberapa kasus yang melibatkan petinggi Polri, termasuk dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada tahun 2010.
Kasus dugaan korupsi Tata Niaga komoditas timah ini terus berlanjut, dengan banyaknya pihak yang terlibat. Semoga para pelaku yang bersalah dapat mendapatkan hukuman setimpal sehingga masa depan negara ini dapat lebih cerah tanpa budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.
