Mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, masuk dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 yang diumumkan oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Dalam daftar ini, Jokowi bersaing dengan empat tokoh lainnya, yaitu Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan Pengusaha India Gautam Adani. Pengumuman ini menimbulkan banyak pertanyaan dan reaksi dari masyarakat, terutama terkait dengan alasan di balik pencalonan Jokowi dalam daftar tersebut.
Proses Nominasi
OCCRP mengundang nominasi dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. Dalam pengumuman yang dirilis pada 31 Desember 2024, OCCRP menyatakan bahwa William Ruto memperoleh suara terbanyak dalam nominasi ini, dengan lebih dari 40 ribu orang menulis surat untuk mencalonkan dirinya sebagai “Tokoh Tahun Ini” dalam kategori Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi. Penerbit OCCRP, Drew Sullivan, menjelaskan bahwa korupsi merupakan bagian mendasar dari upaya merebut kekuasaan negara dan menjadikan pemerintahan otokratis berkuasa.
Sullivan menegaskan bahwa pemerintah yang korup tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga memanipulasi pemilu, menjarah sumber daya alam, dan menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Dalam konteks ini, masuknya Jokowi dalam daftar pemimpin paling korup di dunia menunjukkan adanya kekhawatiran global terhadap praktik korupsi yang terjadi di Indonesia selama masa kepemimpinannya.
Tuduhan dan Gugatan Terhadap Jokowi
Salah satu faktor yang mendasari pencalonan Jokowi adalah berbagai tuduhan dan gugatan yang diajukan terhadap pemerintahannya. Pada 25 Juni 2024, Mahkamah Rakyat Luar Biasa menggelar People’s Tribunal atau Pengadilan Rakyat untuk mengadili pemerintahan Jokowi di Universitas Indonesia. Gugatan ini dikenal sebagai sembilan dosa atau ‘Nawadosa’ rezim Jokowi, yang mencakup berbagai isu serius.
- Perampasan Ruang Hidup dan Penyingkiran Masyarakat: Beberapa kebijakan pemerintah, seperti proyek strategis nasional dan Undang-Undang Cipta Kerja, dianggap merugikan masyarakat dan mengancam ruang hidup mereka.
- Kekerasan dan Diskriminasi: Kasus kekerasan yang sering terjadi dalam demonstrasi sipil menjadi sorotan, di mana pemerintah dianggap tidak mampu melindungi hak-hak warganya.
- Politik Impunitas dan Kejahatan Kemanusiaan: Selama masa pemerintahan Jokowi, banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dituntaskan, menciptakan kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani isu-isu tersebut.
- Komersialisasi Pendidikan: Kebijakan pendidikan yang dianggap mahal, seperti uang kuliah tunggal, menjadi sorotan karena dianggap membebani masyarakat.
- Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama pemerintahan Jokowi dianggap sebagai langkah mundur dalam pemberantasan korupsi.
- Eksploitasi Sumber Daya Alam: Perizinan pertambangan yang tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dianggap merugikan rakyat dan lingkungan.
- Politik Perburuhan yang Menindas: Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja dianggap merugikan hak-hak buruh.
- Pembajakan Legislasi: Jokowi dituduh tidak mengeluarkan peraturan yang berpihak pada kepentingan publik.
- Militerisme dan Militerisasi: Revisi UU Aparatur Sipil Negara yang memungkinkan prajurit TNI dan anggota Polri mengisi jabatan ASN tertentu menjadi sorotan.
Masuknya Joko Widodo dalam daftar pemimpin paling korup di dunia oleh OCCRP mencerminkan kekhawatiran yang mendalam terhadap praktik korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa pemerintahannya. Tuduhan dan gugatan yang diajukan terhadap rezim Jokowi menunjukkan bahwa banyak pihak merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah dalam menangani isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Sebagai mantan presiden, reputasi Jokowi kini dipertanyakan, dan dampak dari pencalonan ini dapat mempengaruhi citra
