Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI). Salah satu tersangka yang ditetapkan merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Deputi Penindakan KPK, Inspektur Jenderal (Irjen) Pol Rudi Setiawan, mengungkapkan informasi tersebut dalam konferensi pers di Kantor KPK, Jakarta, pada Selasa petang. “Ada beberapa tersangka yang kita telah tetapkan, sementara dua orang tersangka ya,” ujar Rudi saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai status kasus ini.
Rudi menambahkan bahwa dana CSR yang dikelola oleh Bank Indonesia diduga digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. “BI itu punya dana CSR, kemudian beberapa persen daripada sebagian itu diberikan ke yang tidak proper, kurang lebihnya seperti itu,” jelasnya.
Penggeledahan di Kantor Gubernur BI
Dalam rangka penyidikan kasus ini, tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian tindakan projustisia, termasuk penggeledahan. Pada malam Senin hingga dini hari Selasa (16-17 Desember), KPK menggeledah ruang kerja Gubernur BI, Perry Warjiyo, serta dua ruangan di Departemen Komunikasi. Penggeledahan tersebut berlangsung selama sekitar delapan jam.
Dari penggeledahan itu, sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan perkara ini berhasil diamankan, termasuk dokumen dan barang bukti elektronik (BBE). “Barang-barang tersebut yang kami peroleh nanti akan kami klarifikasi. Oleh sebab itu, barang siapa yang terkait temuan kami, itu akan dilakukan pemeriksaan,” ungkap Rudi.
Implikasi Kasus
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan korupsi yang melibatkan pejabat publik di Indonesia. Penggunaan dana CSR yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun disalahgunakan, menjadi sorotan publik. KPK diharapkan dapat mengungkap tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.
KPK juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR, agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan kepentingan publik.
Kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum. Dengan penetapan dua tersangka, diharapkan KPK dapat segera melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan untuk menuntaskan kasus ini dan mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.
